Janji Jokowi – Ma’ruf Amin 2019-2024

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan sumpah pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Tak hanya Jokowi, Ma’ruf Amin juga melakukan sumpah atau janji sebagai wakil presiden periode 2019-2024. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Ma’ruf. Keduanya kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Disusul seluruh Pimpinan MPR yang juga ikut menandatangani berita acara pelantikan.

 

Visi Misi

Sebagai pengingat, Jokowi-Ma’ruf memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Setelah gugatan Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak, Jokowi-Ma’ruf ditetapkan sebagai Presiden-Wapres terpilih pada 30 Juni 2019. Mereka pun menawarkan sejumlah janji lewat visi dan misi saat kampanye. Keduanya menggaungkan visi ‘Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’.

Sementara visinya terdiri dari poin-poin sebagai berikut, sebagai dikutip dari Detik.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Adapun janji Jokowi-Ma’ruf di bidang ketenagakerjaan tercantum dalam Misi poin dua mengenai ‘Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing’. Misi ketenagakerjaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam butir 2.6 yakni ‘Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan’. Kemudian di bidang pertahanan, Jokowi juga berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan prajurit. Dia pun berjanji meningkatkan tunjangan kinerja TNI pada 2020.

“Pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI, anggaran pertahanan tahun 2019 yang Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun pada 2020,” kata Jokowi. “Pemerintah juga terus mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun dan akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen pada 2020,” sambungnya.

 

5 Janji Kerja

Usai pengambilan sumpah, Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Ia mengungkapkan, ada lima hal besar yang akan dikerjakan pemerintahannya dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. “Membangun SDM yang pekerja keras dan juga dinamis. Membangun SDM terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir Liputan6.

Dia menilai pekerjaan rumah itu tidak bisa diraih hanya dengan cara-cara lama, harus ada cara-cara baru yang dikembangkan. Indonesia dikatakannya memerlukakan tujuh endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM. Dalam meraih target tersebut, pemerintakan akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri. Kemudian penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua yang akan dikerjakan adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, sehingga mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Poin ketiga, penyederhanaan regulasi. “Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas,” tegas Jokowi.

Pemerintah, kata dia, bersama DPR akan menerbitkan dua undang-undang (UU) besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. “Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ucap Jokowi.

Keempat, di bawah kepemimpinannya, penyederhanaan birokrasi akan dilakukan secara besar-besaran. Kemudian memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan memangkas prosedur birokrasi yang panjang. “Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” paparnya.

Jokowi mengaku juga sudah meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Dia bahkan menegaskan tak akan memberi ampun kepada menteri atau pejabat negara yang memiliki kinerja buruk. “Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas Jokowi.

Kelima atau terakhir adalah transformasi ekonomi. Ia mengatakan Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.”Ini yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” Jokowi menandaskan.

 

Target 1 Abad Indonesia Merdeka

Jokowi menyatakan, pada 1 abad Indonesia merdeka, negara ini ditargetkan keluar dari jebakan kelas menengah dan menjadi negara maju. “Mimpi kita, cita-cita pada 2045, 1 abad Indonesia merdeka mestinya Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah. Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita bersama,” tuturnya.

Selain itu, Indonesia juga menargetkan Produk Domestic Bruto (PDB) mencapai USD 7 triliun dan Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati 0 persen. “Kita harus menuju ke sana. Kita sudah kalkulasi target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai, tapi itu tidak datang dengan otomatis dan mudah. Harus kerja keras dan cepat, kerja bangsa kita yang produktif,” ucapnya menambahkan.

Jokowi bahkan meminta jajaran di bawahnya untuk mendobrak rutinitas guna meningkatkan produktivitas. Dia meminta menteri dan jajaran harus bekerja dengan fokus dan berorientasi pada hasil nyata. “Saya sering ingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” katanya.

Dia menekankan, hal yang utama itu bukan prosesnya, tapi hasilnya. “Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WhatsApp. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent,” ujarnya. Dia tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya ‘sending-sending’. “Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” tandas Jokowi.